Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa Itu? Omnibus law

Pemerintah akan menyerahkan dua draf rancangan undang-undang (RUU) berupa Omnibus Law ke DPR RI, yakni Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan pada januari 2020.

Omnibus Law pertama kali muncul pada pidato presiden RI Jokowi saat pelantikannya pada 20 Oktober 2019.

Omnibus Law adalah sebuah konsep pembentukan undang-undang utama untuk mengatur masalah yang sebelumnya diatur sejumlah UU atau satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

undang-undang ini dimaksudkan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah agar lebih tepat sasaran.

pada januari 2020 ada dua Omnibus Law yang akan diajukan pemerintah.

Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja
terdiri atas 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya:

  • Penyederhanaan perizinan berusaha
  • Persyaratan investasi
  • Ketenagakerjaan
  • Kemudahan dan perlindungan UMKM
  • Kemudahan berusaha
  • Dukungan riset dan inovasi
  • Administrasi pemerintahan
  • Pengenaan sanksi
  • Pengadaan lahan
  • Investasi dan proyek pemerintahan
  • Kawasan ekonomi
Omnibus Law tentang Perpajakan
terdiri atas 6 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya:
  • Pendanaan investasi
  • Sistem teritori
  • Subjek pajak orang pribadi
  • Kepatuhan wajib pajak
  • Keadilan iklim berusaha
  • Fasilitas

Sekar holik
Sekar holik Berbagi adalah caraku untuk menambah wawasan

Posting Komentar untuk "Apa Itu? Omnibus law"

Berlangganan via Email